TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU – Sejumlah Perusahaan perkebunan kelapa sawit dan koperasi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Perkebunan dan Koperasi Sawit di Kabupaten Sanggau menggelar konferensi pers terkait penertiban tata niaga TBS, di Wisma Jambu Mawar Parindu, Kabupaten Sanggau, Kalbar, Kamis (10/9/2020).
Manager Kebun Parindu PTPN XIII, Jan Purdy Rajagukguk menyampaikan bahwa pada tanggal 1 September 2020 pihaknya menggelar rapat koordinasi.
Dalam rapat itu dihasilkan tujuh ponit kesepakatan, Pertama adalah Perusahaan kelapa sawit se-Kabupaten Sanggau menolak keras kehadiran loading ramp yang berdiri di luar PKS.
Kedua, memastikan PKS yang berada di Kabupaten Sanggau menerima TBS melalui kelembagaan petani yang telah dimitrakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Sanggau dan tidak dibenarkan membeli TBS dari loading ramp dari luar PKS.
Ketiga, penerapan Permentan nomor 1 tahun 2018 dan Pergub Kalimantan Barat nomor 63 tahun 2018 dilaksanakan secara konsisten.
Keempat, setiap perusahaan perkebunan wajib melakukan pembinaan kepada petani plasma dan pekebun swadaya di wilayah masing-masing bekerjasama dengan koperasi yang bermitra.
• Hadapi Covid-19, Gapki Kalbar Pastikan Tak Ada Pengurangan Pekerja dan Jam Kerja di Pabrik TBS
Kelima, perusahaan perkebunan kelapa sawit bersepakat mengikuti harga TBS yang ditetapkan tim penetapan harga TBS Provinsi Kalimantan Barat.
Keenam, perusahaan perkebunan meminta Pemerintah Daerah memastikan TBS yang berasal dari Kabupaten Sanggau tidak dijual di Kabupaten lain, kecuali perusahaan yang satu afiliasi (Satu group) dan belum memiliki PKS di Kabupaten Sanggau dapat mengirim TBS nya ke Perusahaan yang satu group di Kabupaten lain.
Ketujuh, perusahaan perkebunan meminta audiensi dengan Bupati dan instansi terkait tata niaga TBS dan keamanan berinvestasi di Kabupaten Sanggau.
“Soal forum ini, pak Heriyanto sebagai inisiatornya. Kemudian saya sebagai Manager Kebun Parindu dan kebetulan ada di wilayah Desa Binjai, sehingga kami sering berkomunikasi. Beliau ini termasuk tokoh yang konsisten untuk memastikan bahwa loading ramp ini ditertibkan oleh pemerintah supaya koperasi kembali hidup,”katanya.