DISPEMDES KAB. Sanggau- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM Pemdes) Kabupaten Sanggau menggelar rapat koordinasi terkait evaluasi dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (26/8/2020) bertempat di ruang rapat DPM Pemdes Kabupaten sanggau.
Rapat koordinasi evaluasi perkembangan BUMDES tersebut dipimpin langsung oleh Plt. Kepala DPM Pemdes Kabupaten Sanggau, Alian, S. ST, didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Desa, Albert Diponegoro Sihotang, SKM., MKM, Kasi Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna, Thomas, yang dihadiri oleh Camat Sekabupaten Sanggau.
Dalam Rapat tersebut beberapa hal penting yang disampaikan oleh Plt. Kadis DPM Pemdes diantaranya, “Bahwa dasar pendirian dan Pembinaan serta penyertaan modal BUMDES mengacu pada Peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal (PDTT) Nomor 4 Tahun 2014”.
Selanjutnya, dalam tata kelola penggunaan Dana Desa BUMDES merupakan salah satu program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang perekonomian termasuk untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di desa.
Oleh sebab itu, BUMDES diperlukan ada di setiap desa dan diharapkan peran serta pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan untuk melakukan pembinaan secara kontinyu kepada BUMDES yang ada di Desa, terutama bagi BUMDES yang sudah berjalan.
Alian, menegaskan agar desa yang sudah ada BUMDES nya untuk dibina terus menerus hingga pertumbuhan ekonomi desa melalui BUMDES dapat berjalan dengan baik.
Secara khusus bagi desa yang belum membentuk BUMDES agar segera disuport melalui APBDesa, termasuk untuk pembiayaan pelatihan dan penyertaan modalnya di Tahun 2021.
Hal itu selaras dengan konsefsi kebijakan pemerintah pusat terkait penggunaan Dana Desa Tahun 2021 sebagaimana pada angka ke 3 dari 5 Kebijakan dalam prioritas tersebut yaitu “Pengembangan Ekonomi” Pengembangan ekonomi sebagaimana dimaksud yakni melalui BUMDES.
“Dengan demikian maka diharapkan kepada para Camat agar dalam melakukan Evaluasi terhadap Rancangan APBDesa untuk Tahun 2021 harus betul- betul memahami kebijakan tersebut”, ujar Alian.
