Dialog Kebangsaan Terkait Dengan Isu Radikalisme

//DISKOMINFO-SGU//
SANGGAU – Penyelesaian radikalisme dari hulunya merupakan salah satu poin yang dapat diambil dari dialog kebangsaan yang diselenggarakan oleh Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sanggau, Kamis (16/1) pagi di Aula Polres Sanggau.

Hadir sebagai pembicara Kapolres Sanggau, AKBP Raymond Marcellino Masengi bersama dengan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Politik, Rizma Aminin dan Akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Eka Hendry AR.

Koordinator Presidium KAHMI Sanggau, Budi Yanuardi mengatakan radikalisasi maupun radikalisme sedang menjadi isu hangat di semua lapisan masyarakat. Bahkan di kalangan pemerintahan dan aparat sudah banyak yang terindikasi terpapar paham tersebut. Ditambah lagi, bila dikaitkan dengan sejumlah aksi teror yang terjadi di Indonesia beberapa waktu belakangan ini.

“Selain menjadi isu nasional bahkan dunia, di daerah juga cukup mendapat perhatian. Tidak jarang diskusi dan dialog-dialog membahas isu ini,” katanya.

Dialog yang digelar kemarin lebih pada upaya untuk mengupdate informasi dan wawasan terkait isu ini sehingga tidak terjadi ambiguitas.

“Kami mencoba mengambil peran dan membuka ruang dialogis yang luas agar pemahaman dan wawasan terkait radikalisme ini dapat tersampaikan secara baik di masyarakat. Selain itu, agar tidak terjadi ambiguitas dalam kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.

Dalam melihat isu ini, akademisi IAIN Pontianak, Eka Hendry menyampaikan banyak sekali pandangan terkait radikalisme. Menurutnya, konteks hulu dan hilir persoalan ini mesti dilihat secara jernih.

“Saat ini tidak bisa lagi hanya dilihat perspektif hilir dalam penanganan radikalisme. Harus sudah ada usaha melihat ke hulunya agar kita mengerti apa sebenarnya masalah radikalisme ini,” ujar dia.

Dirinya juga menyampaikan dalam kajian literasi secara historis, memang konteks yang dapat dipahami adalah pada saat istilah radikal digunakan di Britania Raya dan juga Revolusi Perancis, konteks kemunculannya adalah sosio-politik. Tidak ada korelasinya dengan agama. Apalagi agama tertentu seperti yang berkembang saat ini.

Dengan mengetahui konteksnya, maka masyarakat akan mengerti bahwa ada sesuatu yang sudah berubah dalam isu radikalisme. Sehingga masyarakat khususnya di Sanggau tidak lagi berpandangan jika membicarakan radikalisme akan tertuju pada satu agama tertentu.

“Istilah radikal, memang tidak hanya terstigma pada satu agama tertentu. Misalnya Islam. Istilah ini juga dapat dijumpai pada buku-buku yang ditulis oleh kalangan di luar Islam. Hanya saja istilah radikal ini berbeda konteks dengan apa yang terstigma selama ini,” jelasnya.

Eka juga menambahkan bila pemerintah dan aparat, khususnya di Kabupaten Sanggau telah melakukan pendekatan antisipasi radikalisme ini dari posisi hulunya, menurut dia itu sudah sangat tepat karena pemerintah maupun aparat tidak dapat lagi menunggu atau setelah ada kejadian baru dilakukan penanganan.

“Saya kira sudah sangat tepat bila penanganan radikalisme ini sudah dari hulunya. Kita sudah harus melihat konteks ini dari dasarnya. Tidak lagi menunggu kejadian baru bertindak,” tegasnya.

Kapolres Sanggau, AKBP Raymond Marcellino Masengi secara tegas mengingatkan masyarakat terhadap bahaya radikalisme. Dalam hal antisipasi dan penanganan, pihaknya tetap berpedoman pada standard operational prosedur yang sudah ada.

“Kalau kami kan ada SOP-nya. Sehingga segala tindakan kepolisian baik dalam hal pencegahan dan penanganan tetap mengacu ke sana,” jelasnya.

Menurutnya, radikalisme menjelma menjadi perhatian semua pihak karena potensi bahaya yang begitu besar.

“Sejatinya, kepolisian juga berupaya agar apa yang dikhawatirkan baik itu radikalisasi maupun radikalisme dapat dicegah. Karena dalam konteks kedaerahan biasanya tidak akan jauh dari munculnya intoleransi di semua sisi kehidupan,” terang dia.

Staf Ahli Bupati, Rizma Aminin juga mengamini bahwa pemerintah juga melakukan upaya-upaya pencegahan termasuk bagi internal pemerintahan, misalnya para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terindikasi terpapar radikalisme.

“Permasalahan ini kan sudah masuk ke semua lini. Sehingga butuh usaha bersama. Pemerintah sendiri juga tidak akan bisa menyelesaikannya. Paling penting adalah bagaimana pencegahan dapat dilakukan oleh semua pihak dan di semua lini kehidupan,” tegasnya.