PLKB Kabupaten Sanggau mengikuti Ujian Sertifikasi Penyuluh KB

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Barat akan menarik kembali Penyuluh KB yang sejak era reformasi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Kegiatan yang bertajuk sosialisasi sertifikasi penyuluh kkbpk se Kalimantan Barat ini dibuka secara resmi oleh Kepala DINSOSP3AKB Kab. Sanggau, didampingi oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di SMK Negeri 1 Sanggau, Selasa (15/8/2017).

Kepala DINSOSP3AKB Kab. Sanggau menyebut, program KB yang sempat tidak terdengar beberapa dekade terakhir akan kembali bergema. Sebab itu, seluruh PKB/PLKB harus mampu meningkatkan kemampuan, kompetensi dan kualifikasi agar bisa mengikuti arus perkembangan zaman dan mencari metode terbaik dalam menyampaikan pesan-pesan KB dan mengajak masyarakat untuk ikut dalam program KB.

“Dengan ditariknya kembali para Penyuluh KB sebagai lini terdepan program KB menjadi pegawai pusat, zaman keemasan program KB akan kembali lagi. Untuk itu Penyuluh KB dituntut harus mampu meningkatkan kemampuan termasuk penggunaan IT untuk meningkatkan metode serta pelayanan kepada masyarakat,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Rabu (15/8/2017).

Sebanyak 15 penyuluh KB menjadi peserta dan dilatih dalam penggunaan IT untuk mengikuti sosialisasi sertifikasi Penyuluh KKBPK.

Sebelum mengikuti sertifikasi, para penyuluh KKBPK ini diberikan sosialisasi oleh para pemateri tentang bagaimana proses dan penggunaan aplikasi yang akan digunakan serta latihan menjawab soal.

Metode pelaksanaan sertifikasi akan menggunakan uji kompetensi berbasis online dengan penggunaan sistem Computer Assisted Test (CAT). Sertifikasi dan pengelolaan Penyuluh KKBPK sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 ini menjadi kewenangan BKKBN yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Penyuluh KKBPK dan Pembangunan Keluarga.

Sertifikasi ini bertujuan untuk menilai dan menetapkan atas jenis dan tingkat kompetensi yang dikuasai oleh para penyuluh KKBPK berdasarkan hasil uji kompetensi dengan mengacu kepada standar kompetensi untuk mewujudkan tenaga lapangan program KKBPK yang kompeten, berintegritas dan profesional.

Seluruh Penyuluh KKBPK harus mengikuti proses sertifikasi dan apabila tidak mengikuti sertifikasi maka tidak akan mendapatkan umpan balik profil kompetensinya yang berakibat tidak menjadi sasaran dalam pengembangan karier dan kompetensi ke depannya. Proses sertifikasi akan dilaksanakan secara bertahap sejak bulan Agustus hingga November 2017.

Di Kalimantan Barat, Berita Acara Serah Terima (BAST) Penyuluh KKBPK Se-Kalimantan Barat telah dilaksanakan pada 27 Juli 2017. Sebanyak 15 Tenaga Penyuluh KKBPK berstatus PNS Se-Kabupaten Sanggau akan diserahkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau kepada BKKBN yang didasari sesuai Surat Bersama Menteri PPN RI/Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor B.193/M.PPN/D.8/KU.01.01/05/2017 dan S-398/MK02/2017 tanggal 9 Mei 2017 bahwa telah mengalokasikan anggaran belanja pegawai yang terdiri atas gaji, tunjangan dan lainnya kepada BKKBN mulai tahun 2018.

Meski menjadi ASN Pusat, lokasi kerja para penyuluh KKBPK tetap berada di UPT/KEC/Balai penyuluhan yang ada di Kecamatan yang berada langsung ditengah-tengah masyarakat.